Dompu, berita tipikor.com — Pernyataan Ketua BAZNAS Kabupaten Dompu, Suharto Baco, S.H., terkait anjloknya penerimaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari sekitar Rp400 juta menjadi Rp16 juta yang disebut berdampak pada kemampuan membayar gaji pegawai, mendapat sorotan dari pemerhati sosial, Suryadin, S.H., alias Gugel.
Suryadin meminta persoalan tersebut dijelaskan secara terbuka agar tidak muncul persepsi bahwa pembiayaan gaji pimpinan maupun pelaksana BAZNAS bergantung pada besarnya dana ZIS yang dihimpun.
Menurut Suryadin, mekanisme pembiayaan BAZNAS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
“Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa BAZNAS kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibiayai dengan APBD dan hak amil,” kata Suryadin saat dikonfirmasi, Selasa (6/10/2026).
Ia pun mempertanyakan dasar mengaitkan penurunan penerimaan ZIS dengan persoalan pembayaran gaji pegawai BAZNAS.
“Kalau gaji pimpinan dan pelaksana merupakan bagian dari pembiayaan lembaga, harus jelas sumber anggarannya. Jangan sampai muncul kesan bahwa gaji BAZNAS harus ditopang dari dana ZIS,” ujarnya.
Suryadin juga menyoroti penghimpunan infak sebesar Rp30.000 dari ASN yang sebelumnya dituangkan melalui Instruksi Bupati Dompu. Ia meminta mekanisme tersebut dijelaskan berdasarkan ketentuan yang berlaku, terutama terkait perbedaan antara zakat dan infak.
“Infak dan zakat memiliki ketentuan yang berbeda. Penggunaan dana infak untuk kepentingan tertentu harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia menegaskan, pengelolaan dana umat harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap dana yang dihimpun dari ASN maupun masyarakat, menurutnya, harus jelas peruntukan, mekanisme pengelolaan, serta dasar penggunaannya.
Suryadin juga meminta Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Dompu membuka informasi mengenai alokasi APBD untuk pembiayaan BAZNAS, khususnya pada 2025 dan 2026.
“Publik berhak mengetahui berapa anggaran APBD yang dialokasikan untuk BAZNAS, termasuk penggunaannya untuk operasional maupun pembiayaan lainnya,” tegasnya.
Ia juga meminta Ketua BAZNAS Dompu memberikan penjelasan lebih komprehensif mengenai hubungan antara penurunan penerimaan ZIS dan kemampuan lembaga membiayai pegawai.
“Jangan sampai pernyataan tersebut menimbulkan persepsi bahwa ketika penerimaan ZIS turun, gaji pegawai BAZNAS otomatis tidak dapat dibayarkan. Hal ini perlu dijelaskan secara terbuka,” katanya.
Selain itu, Suryadin meminta Pemkab Dompu mengevaluasi mekanisme penghimpunan infak dari ASN, terutama jika dilakukan melalui pemotongan rekening atau gaji.
Menurutnya, penghimpunan infak harus dilakukan dengan mekanisme yang jelas serta memperhatikan unsur kerelaan dari pemberi.
“Kalau memang infak, harus ada unsur kerelaan dan persetujuan yang jelas. Jangan sampai mekanisme penghimpunan justru menimbulkan keresahan di kalangan ASN,” ujarnya.
Suryadin berharap apabila terdapat persoalan pembiayaan BAZNAS, pemerintah dan BAZNAS dapat mencari solusi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk berkoordinasi dengan BAZNAS RI maupun pemerintah pusat.
“Persoalan pembiayaan lembaga jangan kemudian dibebankan kepada ASN melalui mekanisme yang menimbulkan polemik,” katanya.
Ia menilai polemik ZIS di Dompu seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola zakat, infak, dan sedekah agar lebih transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“BAZNAS adalah lembaga umat. Karena itu, transparansi, kepatuhan terhadap aturan dan kepercayaan masyarakat harus menjadi perhatian utama,” pungkas Suryadin alias Gugel. (BT22)
Komentar Pembaca (1)
Tinggalkan Komentar